Iklan

Iklan

Pemda Morotai Segera Bayar Rapel 344 CPNS 2013

Rabu, 16 September 2020, September 16, 2020 WIB
MOROTAI, Koridor Malut - Pemda Pulau Morotai akan menindaklanjuti pembayaran rapel gaji 344 CPNS Morotai tahun 2013/2014 yang belum terbayar. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Morotai, Pemda Morotai bersama puluhan PNS angkatan 2013/2014 yang digelar di Ruang Sidang Kantor DPRD Morotai, Rabu (16/9).

Sekda Morotai, Muhammad M. Kharie mengatakan, ketentuan pembayaran gaji CPNS dihitung berdasarkan dua hal, yakni Tanggal Mulai Tugas (TMT tugas) dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT tanggal). TMT tanggal kata Sekda dasarnya adalah Surat Keputusan (SK) masing-masing CPNS, yakni tanggal 1 Maret 2014. Sementara untuk TMT tugas, dasarnya adalah Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) dari pimpinan OPD yang bersangkutan.

"Meski TMT tanggal 1 Maret 2014, namun CPNS yang melaksanakan tugas sebelum TMT tanggal sebanyak enam orang tanggal 27 Februari 2014, 57 orang tanggal 1 Maret, 59 orang tanggal 3 Maret, 158 orang tanggal 5 Maret, rinciannya seperti itu,".kata Sekda.

Sekda juga bilang, dalam SK dan tanggal SPMT hampir tidak ada selisi waktu. Meski TMT tanggal 1 Maret, namun sebagian besar pada 1 Maret sudah diperintahkan melaksanakan tugas. Itu artinya gaji CPNS harus dibayar karena secara administrasi ada SPMT yang keluarnya sesuai TMT di SK.

"Pemda Morotai menyadari bahwa persoalan ini harus ditindaklanjuti. Hanya saja tahun ini agak berat, namun Kadis Keuangan yang juga Kaban BKD sudah menyampaikan kepada Bupati jadi menunggu informasi," tambahnya.

Dalam rapat RDP tersebut, Mantan Kepala Dinas Keuangan Morotai, Ahdad Hasan, menjelaskan, persoalan ini sudah beberapa kali dilaporkan ke Kejari Malut dan Polda Malut pada tahun 2016 dengan kasus gaji fiktif. Dia pun mengaku pernah didatangan beberapa PNS yang menanyakan persoalan tersebut.

"Saya sampaikan saat itu, Rapelan itu merupakan hak mereka. Namun kami juga harus melihat secara administrasi diantaranya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Ada beberapa PNS yang datang, ketika dilihat admimistrasinya ternyata ada yang manipulasi data dan memasukan surat melaksanakan tugas palsu," ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane, menekankan persoalan ini merupakan tanggungjawab daerah yang harus diselesaikan. Menurutnya, pemda harus bisa memilah berapa yang memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat.

"Jangan karena hanya satu dua orang yang tidak memenuhi syarat, kemudian langsung disimpulkan bahwa 344 orang itu tidak memenuhi syarat dan tidak dibayarkan," katanya.

Wakil Ketua DPRD Fahri Hairuddin mengatakan, persoalan tersebut tidak menjadi masalah, karena Rapelan CPNS 203/2014 adalah hak CPNS yang harus dipenuhi. Meski demikian ia mengingatkan, kewajiban CPNS yakni melengkapi administrasi yang dibutuhkan, supaya admansitrasi yang disampaikan benar-benar valid agar tidak ada konsekwensi hukum.

Koordinator CPNS Morotai 2013/2014, Yosef Latu, S.IP, mewakili 344 orang CPNS Morotai 2013/2014 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda bersama Pimpinan dan anggota DPRD yang sudah membawa persoalan Rapelan pada titik terang. Yosef menegaskan persoalan enam tahun silam yakni dari sisi administrasi yakni SPMT dan absensi.

"Kami CPNS tidak mungkin absensi kami yang pegang, itu kalau dibalikan ke 6 tahun yang lalu. Kemudian soal SPMT, hal itu juga bukan kami yang mengeluarkan, namun Pimpinan Unit yang mengeluarkan, dalam hal ini kearsipan. Ini penekanan kami supaya bukan soal asli atau kopian tapi bahwa kami sudah menjalanakan tugas. Kami sudah menerima SK CPNS 80 persen tapi belum menerima gaji, itulah yang menjadi gambaran," jelasnya. (aty)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pemda Morotai Segera Bayar Rapel 344 CPNS 2013

Terkini

Topik Populer

Iklan